REFORMASI INTELIJEN SECRETS

reformasi intelijen Secrets

reformasi intelijen Secrets

Blog Article

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan circumstance, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

Countrywide Counterterrorism Company Main Comr. Gen. Suhardi Alius said a whole new anti-terrorism regulation will lend authorities the power to launch preventive actions versus terror teams, including prosecuting dislike speech and banning Global terror companies.Suhardi said the agency, or BNPT, will put into practice the so-named “proactive law enforcement” to tackle terrorism, preventing radical teams from turning into whole-blown terror groups. “The authorities could have the power to carry to court docket men and women or teams committing detest speech or provocation, conducting military services teaching or becoming a member of other groups that have pledged allegiance to Global terrorist organizations,” Suhardi said at a press briefing for the “Two Decades of Jokowi-Kalla Administration” party in Jakarta.

Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.

eighteen/2003 on Advocates dated 5 April 2003 (“Law 18/2003”) and Authorities Regulation No. eighty three/2008 on Specifications and Treatments for Provision of No cost Legal Help dated 31 December 2008 (“GR eighty three/2008”), delegates the obligation to advocates to supply gratis (pro bono) authorized guidance to incapable justice seekers. To aid the provision of professional bono lawful assistance far more correctly and efficiently, PERADI since the advocacy Business has fashioned a department named Authorized Help Centre (“PBH PERADI”) during the organization to equip its mission to assist individuals who find for legal help. PBH PERADI could appoint an Advocate to offer pro bono legal help to incapable justice seekers, this is applicable equally to any software or request directly from incapable justice seekers. Besides being an obligation, offering Professional bono authorized help may be executed in the initiative of an advocate alone as being a sort of devotion for the Neighborhood. PERADI Rule No. one/2010 stipulates that advocate are prompt to provide Professional bono legal assistance at the very least fifty hours of labor annually. This provision will probably be applied as one among the necessities to get or to resume the Advocate Identity Card (“KTPA”) and when advocates couldn't satisfy this need, then the KTPA issuance is going to be deferred right until this requirement is fulfilled.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara. Langkah pertama adalah dengan memperbaiki intelligence cycle, sebagaimana diketahui faktor kegagalan intelijen terjadi apabila salah satu dari tahapan intelligence cycle mengalami kesalahan atau kegagalan maka dipastikan intelijen akan gagal oleh karena itu siklus intelijen harus berjalan sempurna.

Attempts to promote intelligence accountability aren't an uncomplicated subject. The situation on the Demise of human rights activist Munir Reported Thalib [31] on a flight from Indonesia to Amsterdam on September 7, 2004—a suspected “intelligence Procedure” once the 1998 reforms—is deadlocked. The lawful method only tried out a person area actor, who was said to get “an intelligence agent” and found him responsible, and a single Formal at the leadership degree of BIN who communicated Using the agent but was sooner or later acquitted.

Problems were being raised concerning the functionality of BIN like a Instrument with the political interests of the President.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah informasi lebih lanjut tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada era reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.

Still left radical groups: all those who have a social-democratic or communist/ Marxist political orientation;

Indonesian law enforcement have named a human legal rights law firm and activist a suspect for alleged incitement and spreading faux information on the internet increasing violent protests while in the country’s restive West Papua region.

Hubungi kami melalui [e-mail shielded] ======================= Jurnal Intelijen is private mass media which happens to be publshed deeply information angle and a lot of of stories will be done with situation, foresight, prediction, and recommendation and that is advised by Editor to lots of stake holders really should do. Utilizing 'clever" is indicate smart and correct will almost certainly manual our journalist write news will likely be completed address each side and correctly like chosing information maker. Moreover that, this mass media would not join with Intelligence company in Indonesia and overseas. We're inviting visitors, stakeholders and an investor from Indonesia and abroad to create cooperation with us for example in indepht reporting, news cooperation and Other folks. In case you need, will not wait to Get hold of us at our an e mail deal with: [e-mail safeguarded] verba volant, scripta manent Salam

The Condition Intelligence Law was lastly issued at the conclusion of 2011, 12 many years following the reform began. This law, adopted Consequently, among the other explanations, of your force after the murder of human legal rights activist Munir, is indeed forward-oriented and could add for the achievement of intelligence reform, blocking the repetition and custom of authoritarian intelligence during the sort of the Orde Baru

Report this page